Dari Beras hingga Daging, Ini Daftar Sembako yang Bakal Dikenakan Pajak oleh Pemerintah

Setelah sebelumnya mencuat kebijakan dikenakan biaya saat transaksi cek saldo dan tarik tunai pada ATM Link, kini masyarakat kembali dibebankan atas perencanaan pemerintah yang ingin memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kelompok sembako.

Kebijakan ini mengacu pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).


Adapun sembako yang dikenai PPN, mulai dari beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi, mengutip cnbcindonesia.com.

Dalam draf RUU KPU itu, pemerintah juga memutuskan untuk menambah jenis jasa yang sebelumnya masuk dalam pengecualian pemungutan PPN. Jasa pelayanan dimaksud ialah pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan hingga jasa asuransi.

Mengenai kebijakan ini, Abdullah Mansuri selaku Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesi (Ikappi) sontak menolak tegas. Dia tidak akan menerima rencana pemerintah dalam menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak.

Sebab bukan hanya memberatkan para pedagang dan masyarakat, juga akan memperparah kondisi perekonomian di Indonesia yang saat ini masih memburuk atas terjadinya pandemi Covid-19.

“Harga cabai bulan lalu hingga Rp 100 ribu, harga daging sapi belum stabil mau dibebanin PPN lagi? Gila kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, gimana gak gulung tikar,” ucap dia, dilansir economy.okezone.com.

Sebagai bentuk protes dan ketidaksetujuannya, Abdullah akan melakukan upaya protes kepada Presiden.

“Ini agar kementrian terkait tidak melakukan upaya yang justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar),” tandasnya.